-
METRO

Pj Walikota Serahkan LKPj Tahun 2023 Ke DPR Palopo

×

Pj Walikota Serahkan LKPj Tahun 2023 Ke DPR Palopo

Sebarkan artikel ini

PALOPO – Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palopo dalam agenda penyerahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj)Walikota Palopo tahun anggaran 2023, Jumat (29/03/2024).

Rapat Paripurna ke 15 masa persidangan kedua tahun sidang 2023/2024 ini dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Palopo, Hj Nurhaeni dan didampingi Wakil Ketua ll, Irfan Majid.

Ketua DPRD Palopo, Hj Nurhaeni menyampaikan bahwa, penyerahan LKPj Walikota Palopo sesuai dengan ketentuan pasal 19 ayat 1 PP No. 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi. Penyelenggaraan Pemda bahwa kepala daerah menyampaikan LKPj kepada DPRD dalam rapat untuk dilanjutkan ke tingkat pembahasan.

“Jadi hasil pembahasan Walikota ini nantinya akan dijadikan dasar bagi DPRD untuk memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Kota,” ucap Nurhaeni.

Sementara itu, Walikota Palopo, Asrul Sani dalam laporannya menyampaikan bahwa Tahun Anggaran 2023 merupakan tahun transisi kepemimpinan dari HM Judas Amir dan H Rahmat Masri Bandaso kepada saya selaku penjabat Walikota masa bakti 2023 – 2024.

~ 15 Anggota DPRD Palopo dan sejumlah OPD mengikuti rapat Paripurna penyerahan LKPj Ta 2023 ~

Kata Asrul Sani, dalam LKPJ 2023 ini adalah merupakan sebuah gambaran kinerja dan prestasi Pemerintah Kota Palopo yang tentunya merupakan hasil kerja – kerja bersama, karena merupakan rangkaian yang tak terpisah dari ikhtiar pendahulu saya sebelumnya.

“LKPJ ini bertujuan untuk memberikan keterangan kepada DPRD atas pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan ketentraman ketertiban serta penyelenggaraan pembangunan yang dilaksanakan selama setahun anggaran yang lalu. Jadi laporan ini nantinya akan dibahas oleh DPRD Palopo guna menghsilkan masukan, perbaikan, rekomendasi serta catatan strategis guna perbaikan penyelenggaraan pemerintahan ke depan,” ujar Asrul Sani.

Dalam penyerahan LKPJ ini, membuat keterangan tentang kinerja pengelolaan APBD Kota Palopo 2023 yang terdiri dari pendapatan dan pengelolaan belanja daerah serta pembiayaan daerah.

Menurut Asrul Sani, dalam pengelolaan keuangan daerah mengalami tantangan yang tidak mudah ditengah ancaman inflasi dan krisis keuangan global, pemilihan ekonomi nasional pasca Covid 19 daya beli masyarakat yang lemah serta kinerja sektor riil yang belum stabil.

“Kita berharap diskusi dan komunikasi akan dibangun lebih efektif agar dapat saling melengkapi, untuk itu diharapkan adanya saran pendapat dan usulan perbaikan kedepan. Kita berharap prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel dapat diwujudkan secara bersama – sama,” Tutup Walikota Palopo.

Rapat yang berlangsung di ruang paripurna tersebut dihadiri 15 Anggota DPR dari jumlah keseluruhan 25, dan turut dihadiri sejumlah OPD. (Widy)