NASIONAL – Calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo siap menghadiri undangan adu gagasan terkait pemberantasan korupsi yang digelar KPK.
Ganjar mengaku sudah menunggu undangan debat tersebut.
“Oh dengan senang hati (datang), saya tunggu-tunggu itu,” kata Ganjar Pranowo di Tegal, Jawa Tengah, Kamis 11 Januari 2024.
Ganjar mengungkit kedatangan KPK ke Jawa Tengah tahun 2013 lalu saat mencalonkan jadi Gubernur Jateng.
Dia mengatakan saat itu KPK bertanya ke calon Gubernur Jateng terkait konsep pemberantasan korupsi.
“Karena 2013 KPK pernah datang ke Jawa Tengah waktu saya running Gubernur gitu ya, cagub waktu itu. Dan pertanyaan menarik karena satu paslon ditanya ‘apakah saudara sudah punya konsep pemberantasan korupsi?’, dijawab. Yang kedua juga ditanya lagi ‘apakah saudara juga sudah menyiapkan itu?’, dijawab, bagus,” ujarnya.
“Pas giliran saya, saya masih ingat dulu komisionernya bilang, ‘Pak Ganjar nggak usah saya tanya karena tagline-nya sudah ‘mboten korupsi mboten ngapusi’, tinggal kita lihat hasilnya’,” ujarnya
Ganjar ingin membagikan pengalamannya terkait pemberantasan korupsi selama 10 tahun menjadi Gubernur Jateng.
Dia menilai forum debat yang akan digelar KPK merupakan ide yang bagus.
“Sudah 10 tahun hasilnya mudah-mudahan dari pertanyaan pertama sebagai calon Gubernur, 10 tahun saya laksanakan sampai dengan hari ini saya pengin banget menceritakan pengalaman saya ini. Jadi bagus gitu,” ujarnya.
Sebelumnya, KPK berencana menggelar forum bagi 3 calon presiden (capres) untuk adu gagasan soal pemberantasan korupsi. Acara yang akan digelar pada 17 Januari 2024 itu sangat dinantikan.
“Iya betul, diundang di acara program Penguatan Anti Korupsi untuk Penyelenggara Berintegritas (Paku integritas). Sejauh ini, informasi yang kami peroleh diagendakan pada tanggal 17 Januari 2024 di gedung Merah Putih KPK,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Selasa (9/1).
Ali mengatakan bahwa program Paku Integritas telah dijalankan Kedeputian Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK sejak tahun 2021. Hal Ini guna menguatkan komitmen para pejabat untuk tidak korupsi. (*)
