GORONTALO – Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Gorontalo telah menyerahkan Laporan Hasil Pertanggungjawaban (LHP) Semester II Tahun 2023.
Dalam laporan tersebut, beberapa permasalahan ditemukan, termasuk keterlambatan pekerjaan dan potensi kelebihan pembayaran senilai Rp82.3 miliar.
Kepala BPK Ahmad Luthfi H. Rahmatullah menyoroti masalah signifikan di Pemprov Gorontalo terkait pembangunan kanal banjir Tanggidaa. Luthfi menekankan perlunya keputusan cepat terkait hal ini.
Pada hasil pemeriksaan, kelebihan pembayaran sebesar Rp1,23 miliar dan potensi kekurangan pengiriman senilai Rp1,4 miliar diidentifikasi. BPK merekomendasikan Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk mengatasi masalah ini, terutama karena proyek ini menggunakan dana PEN untuk kemaslahatan masyarakat.
BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo menyimpulkan bahwa belanja daerah tahun 2022 dan 2023 telah sesuai dengan peraturan, kecuali temuan-temuan sebelumnya.
Penjabat Gubernur Gorontalo, Ismail Pakaya, menekankan pentingnya mengambil pelajaran dari temuan tersebut agar tidak terulang di masa mendatang. Ismail juga mengajak seluruh jajaran untuk mengawal dan mencegah temuan serupa.
Pada kesempatan yang sama, BPK memberikan penghargaan kepada entitas dengan penyelesaian tertinggi dan progres terbaik dalam TLRHP di Wilayah Provinsi Gorontalo Tahun 2022-2023. (*)
