PALOPO — Di tengah sorotan publik terhadap dugaan praktik mafia BBM subsidi di Sulawesi Selatan, Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi akhirnya angkat bicara.
Perusahaan pelat merah itu menegaskan komitmennya menjaga integritas distribusi BBM, sekaligus meluruskan informasi yang menyeret nama pihak tertentu.
Pertamina Patra Niaga secara tegas menyatakan bahwa PT Harmoni Solusi Energi tidak tercatat sebagai agen maupun transportir resmi dalam sistem penyaluran BBM Pertamina, khususnya untuk sektor industri. Dengan kata lain, setiap aktivitas pengangkutan BBM yang dilakukan entitas tersebut berada di luar pengawasan dan kendali resmi Pertamina.
Penegasan ini memunculkan pertanyaan publik, mengingat di lapangan masih ditemukan mobil tangki yang diduga beroperasi membawa BBM industri tanpa kejelasan status legal.
Kondisi tersebut kian memperkuat desakan agar pengawasan distribusi BBM terutama yang rawan disalahgunakan tidak hanya berhenti pada klarifikasi administratif.
Menjawab isu lemahnya pengawasan, SBM Industry I Pertamina Patra Niaga menyebut pihaknya telah memperketat sistem kontrol distribusi BBM industri melalui teknologi digital. Sejak Maret 2025, seluruh armada mobil tangki resmi diwajibkan menggunakan sistem Quick Response Code (QR Code).
“QR Code ini memuat data lengkap, mulai dari identitas pemilik armada, penanggung jawab, alamat kantor, kapasitas muatan, hingga nomor polisi kendaraan. Seluruh data dapat diverifikasi secara real-time oleh masyarakat maupun aparat berwenang,” jelasnya, Sabtu (27/12/2025).
Menurut Pertamina, sistem tersebut dirancang sebagai langkah preventif untuk memutus celah penyimpangan sekaligus memastikan setiap pengangkutan BBM industri dapat ditelusuri secara transparan. Namun di sisi lain, efektivitas sistem ini tetap bergantung pada pengawasan aktif di lapangan dan keberanian penindakan terhadap pelanggaran.
Area Manager Communication, Relations, and CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, T. Muhammad Rum, menegaskan bahwa pihaknya terbuka terhadap kontrol publik dan mendukung penuh proses penegakan hukum.
“Pertamina Patra Niaga menjalankan distribusi BBM dengan standar kepatuhan yang ketat. Informasi yang beredar harus disikapi secara objektif dan berbasis data. Kami mendukung aparat penegak hukum untuk menindak setiap pelanggaran yang terbukti,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa distribusi resmi Pertamina tetap berjalan sesuai prosedur dan tidak boleh disamakan dengan aktivitas pihak-pihak di luar sistem.
Sebagai bentuk pelibatan publik, Pertamina Patra Niaga mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan dugaan penyimpangan distribusi BBM.
Kata Muhammad Rum, setiap temuan di lapangan dapat disampaikan melalui Pertamina Call Center (PCC) 135, sebagai kanal pengaduan resmi yang terhubung langsung dengan sistem pengawasan internal.
Di tengah isu mafia BBM yang terus mencuat, publik kini menanti bukan sekadar klarifikasi, melainkan tindakan nyata dan transparan agar distribusi BBM terutama yang bersubsidi benar-benar tepat sasaran dan bebas dari praktik ilegal.
