POLITIK

Pakar Sebut Ketiga Capres Tidak Tuntas Bahas Perlindungan Perempuan dan Disabilitas

×

Pakar Sebut Ketiga Capres Tidak Tuntas Bahas Perlindungan Perempuan dan Disabilitas

Sebarkan artikel ini
Pakar Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Endang Sari. (Foto:net)

MAKASSAR – Pakar Politik Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Endang Sari menilai gagasan ketiga capres dalam debat pamungkas atau debat terakhir Pilpres 2024 tidak mengeksplorasi tema yang ditetapkan.

Endang menyayangkan isu perlindungan perempuan hingga disabilitas tidak dikupas mendalam.

“Catatan saya terkait tema, tema yang sangat penting ditunggu itu justru tidak muncul, yaitu tema tentang perempuan. Apalagi kalau kita lihat komposisi jumlah pemilih kita lebih banyak perempuan dari laki-laki,” kata Endang dilansir dari Detiksulsel, Senin 5 Februari 2024.

“Padahal kalau kita bicara inklusivitas, sayang sekali kalau tidak bicara soal perempuan, karena yang menjadi persoalan dari semua tema seperti pekerja migran yang paling bermasalah itu adalah kaum perempuan,” ujarnya.

Endang menambahkan, para tenaga kerja wanita (TKW) keluar bekerja karena persoalan kemiskinan.

Namun TKW kerap bekerja tanpa standarisasi yang jelas hingga keluar negeri mengabaikan legalitas.

“Mereka saat berangkat menjadi sasaran pelecehan, sasaran kontrak kerja yang tidak berpihak kepada mereka dan upah yang minim di negeri orang,” kata Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Unhas ini.

“Tadi kita lihat jawaban cari capres sangat normatif misalnya memaksimalkan infrastruktur, stakeholder dan hal-hal yang formal lainnya,” tambah Endang.

Menurutnya, perempuan yang berada pada situasi itu karena terpaksa.

Selain desakan ekonomi, mereka juga tidak mendapat kesempatan untuk menempuh jalur yang legal.

“Banyak yang mengabaikan legalitas dan standarisasi sehingga sangat rentan keberadaannya di luar negeri. Ini sayang sekali tidak dielaborasi lebih jauh,” jelasnya.

Komisioner KPU Makassar Periode 2018-2023 ini menambahkan, persoalan inklusivitas terkait perlindungan disabilitas hanya disinggung pada satu segmen.

Itupun isunya tidak dikulik secara mendalam oleh para capres.

“Padahal kita menunggu kalau bicara soal pemerintahan yang inklusif artinya akan merangkul semuanya. Bagaimana tentang perlindungan terhadap kelompok rentan, perempuan, disabilitas, masyarakat adat, dan kelompok lainnya. Kadang-kadang mereka ingin mengekspresikan kehidupan mereka kadang terpinggirkan itu juga tidak terelaborasi lebih jauh,” jelasnya.

Misalnya, kata Endang, bagaimana gagasan capres menghadirkan lapangan kerja untuk disabilitas.

Namun dia menyayangkan, hal itu tidak disampaikan oleh ketiganya.

“Ada banyak sekali catatan dari tema debat ini tapi tidak berhasil dielaborasi lebih jauh dan kita melihat betapa ketiga capres bermain pada main aman saja sampai tidak menyentuh persoalan dasar dari tema yang diangkat tadi,” pungkas Endang. (*)