JAKARTA – Komunitas alumni dan civitas academica UIN Syarif Hidayatullah, mengkritik Presiden Joko Widodo terkait penyelenggaraan Pemilu 2024 dan kondisi pengelolaan pemerintahan serta demokrasi di Indonesia.
Dalam pernyataan resminya, mereka menyoroti beberapa poin penting yang menekankan pentingnya profesionalisme dan netralitas dalam proses pemilu.
Serta tuntutan agar presiden dan aparat negara bersikap netral dan berkomitmen pada kepentingan nasional di Pemilu 2024.
“Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan wajib bersikap netral dan memfasilitasi seluruh aktivitas pemilu berdasar prinsip keadilan,” tegas salah seorang anggota Komunitas Alumni UIN, Ray, dilansir dari Inikata, Minggu 4 Februari 2024
Menurut Ray, sikap netral Presiden tersebut lebih dari sekedar tidak menggunakan fasilitas negara.
Netral dalam hal ini bukan saja tidak mengutarakan pilihan politiknya, tapi juga seluruh sikap dan laku diri sebagai presiden.
“Terutama tidak membuat kebijakan yang dapat berdampak menguntungkan secara elektoral bagi paslon tertentu,” kata Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) Indonesia ini.
Lebih jauh, komunitas alumni dan civitas academica UIN Syarif Hidayatullah Jakarta juga mendesak Presiden Jokowi agar dengan sungguh-sungguh mengelola pemerintahan demi dan untuk kepentingan nasional.
“Bukan demi kepentingan keluarga atau kelompok dengan mengatasnamakan kepentingan nasional,” pungkas Ray yang juga Aktivis 1998 ini. (*)
