JAKARTA – PT Masmindo Dwi Area (MDA) menepis isu yang beredar di sejumlah media massa terkait dugaan kerja sama antara pihaknya dengan perusahaan tambang raksasa asal Amerika Serikat, Freeport-McMoRan.
Dalam pernyataan resminya, MDA menegaskan bahwa tidak ada bentuk kerja sama, baik saat ini maupun dalam perencanaan, antara kedua perusahaan tersebut.
“MDA adalah perusahaan nasional yang seluruh sahamnya dimiliki oleh PT Indika Energy Tbk, sebuah korporasi Indonesia,” jelas manajemen MDA dalam keterangan tertulisnya kepada jarirakyat.com
Dalam mengembangkan proyek tambang emas Awak Mas di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, MDA menggandeng dua mitra strategis, yakni PT Petrosea Tbk dan PT Macmahon Indonesia. Kedua mitra ini telah aktif melibatkan berbagai perusahaan dan pelaku usaha lokal dalam mendukung operasional proyek.
Beberapa mitra lokal yang diberdayakan melalui skema kemitraan ini antara lain PT Puma Jaya Utama, PT Alonzo Trimulya, PT Piranti Jagad Raya, PT Oumar Dwi Selaras, CV Belia Persada, dan PT Belopa Trans Utama.
Kolaborasi ini mencakup berbagai bidang usaha dan menjadi bagian dari komitmen perusahaan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah operasi.
Kepala Teknik Tambang MDA, Mustafa Ibrahim, menegaskan bahwa pengelolaan proyek Awak Mas sepenuhnya dilakukan oleh MDA bersama mitra nasional dan daerah.
“Kami berkomitmen menjalankan seluruh kegiatan operasional dengan mengedepankan prinsip keberlanjutan, keselamatan kerja, dan pemberdayaan masyarakat lokal, serta memastikan semua proses sesuai regulasi industri pertambangan,” ujarnya.
Sejak awal proyek, MDA telah aktif menggandeng masyarakat lokal melalui berbagai inisiatif, termasuk pembentukan koperasi, program pelatihan keterampilan, hingga dukungan pengembangan ekonomi desa.
Meski proyek belum memasuki tahap produksi, interaksi dan kerja sama dengan masyarakat telah menjadi bagian integral dari kegiatan operasional harian perusahaan.
MDA juga berkomitmen untuk terus meminimalkan dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan pertambangan. Perusahaan memastikan seluruh aktivitas dilakukan berdasarkan prinsip pertambangan berkelanjutan dan patuh terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. (**)
