<>
<>
MAKASSAR – Prestasi gemilang kembali diraih Pemerintah Kabupaten Luwu. Untuk ke-10 kalinya secara berturut-turut sejak 2015, Pemkab Luwu berhasil menyabet opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.
Penghargaan prestisius ini diterima langsung oleh Bupati Luwu, H. Patahudding, S.Ag, dalam seremoni penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD yang digelar di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, Jalan A.P. Pettarani, Makassar, Selasa (27/5).
Hadir mendampingi, Ketua DPRD Luwu Ahmad Gazali, Wakil Bupati Muh. Dhevy Bijak Pawindu, Sekda Drs. H. Sulaiman, dan sejumlah pejabat penting lainnya.
“Pencapaian ini adalah hasil sinergi luar biasa antara eksekutif dan legislatif serta kerja keras seluruh jajaran, terutama BKAD di bawah arahan Sekda Luwu,” ujar Bupati Patahudding.
Ia menegaskan bahwa opini WTP bukan sekadar simbol prestasi, melainkan wujud dari komitmen Pemkab Luwu terhadap pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan taat pada peraturan perundang-undangan.
Kepala BPK RI Perwakilan Sulsel, Winner Franky Halomoan Manalu, menegaskan bahwa opini WTP diberikan bukan karena formalitas, melainkan berdasarkan pemenuhan empat kriteria utama yakni, kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan informasi, kepatuhan pada regulasi keuangan daerah, serta efektivitas sistem pengendalian internal.
“Opini WTP adalah cerminan kepatuhan dan konsistensi pemerintah daerah. Luwu termasuk yang mampu mempertahankan kualitas ini secara konsisten selama satu dekade,” tegas Winner Franky.
Ia menambahkan bahwa pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari audit interim hingga pemeriksaan terinci, untuk memastikan keuangan disusun secara jujur, terbuka, dan bertanggung jawab. Hasil temuan telah disampaikan kepada kepala daerah untuk ditindaklanjuti secara cepat dan tepat.
Meski meraih WTP, Bupati Patahudding mengingatkan pentingnya terus meningkatkan kualitas tata kelola. “Masukan dan koreksi dari BPK adalah bekal penting untuk membenahi hal-hal yang masih perlu perbaikan. Kita harus terus berbenah,” katanya.
Bupati juga berharap penghargaan ini menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Pemkab Luwu untuk mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya dalam pengelolaan keuangan yang menjadi tolok ukur akuntabilitas sebuah pemerintahan.
Dalam seremoni tersebut, Bupati Patahudding turut didampingi oleh sejumlah pejabat tinggi daerah, termasuk Kepala BPKAD Drs. Alamsyah, M.Si, Inspektur Luwu Achmad Awwabin, Kepala DPMPTSP Muh. Rudi, Kepala Bapenda H. Sofyan Thamrin, Kadis Kominfo H. Andi Muhammad, dan jajaran BKAD.
Selain Pemkab Luwu, beberapa pemerintah daerah di Sulsel yang juga meraih opini WTP tahun ini antara lain Takalar, Bantaeng, Bone, dan Jeneponto.
Selamat kepada Pemkab Luwu atas prestasi membanggakan ini. Sebuah bukti bahwa akuntabilitas bukan sekadar slogan, melainkan budaya yang ditanamkan dan dijaga. (*/Widy)
