PALOPO – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Palopo melalui Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyoroti kelangkaan tabung LPG 3 kilogram (kg) yang terjadi di sejumlah wilayah di Luwu Raya.
Selain sulit diperoleh, harga jual gas subsidi tersebut juga dilaporkan mengalami lonjakan di tingkat pengecer.
Ketua Bidang ESDM HMI Cabang Palopo, Yahyan M, mengatakan kondisi tersebut telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, khususnya kalangan rumah tangga, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pedagang kecil, nelayan, serta kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang sangat bergantung pada LPG bersubsidi.
“Berdasarkan informasi yang kami himpun dari masyarakat di berbagai daerah di Luwu Raya, harga LPG 3 kilogram di tingkat pengecer telah melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah,” kata Yahyan, dalam keterangannya, Senin (15/6/2026).
Ia mengungkapkan, di beberapa wilayah masyarakat bahkan harus mencari hingga ke beberapa pangkalan untuk mendapatkan tabung gas subsidi tersebut.
Menurutnya, persoalan ini tidak dapat dianggap sebagai masalah biasa. Kelangkaan LPG 3 kilogram yang terjadi secara berulang menunjukkan perlunya evaluasi serius terhadap tata kelola distribusi, mulai dari tingkat Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE), agen penyalur, hingga pangkalan yang menjadi mitra distribusi di wilayah Luwu Raya.
“LPG 3 kilogram merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Ketika pasokan sulit diperoleh dan harga terus melonjak, maka perlu dipertanyakan bagaimana pengawasan distribusi di tingkat SPPBE dan agen penyalur. Jika distribusi berjalan lancar, mengapa stok cepat habis dan harga melambung tinggi?” ujarnya.
Yahyan menegaskan, Pertamina Regional 7, pemerintah daerah, DPRD, serta aparat penegak hukum (APH) di wilayah Luwu Raya harus melakukan pengawasan ketat terhadap distribusi LPG bersubsidi agar tidak terjadi penyimpangan yang hanya menguntungkan pihak tertentu.
HMI Bidang ESDM Palopo menilai terdapat sejumlah faktor yang perlu menjadi perhatian pemerintah, di antaranya distribusi yang tidak merata, lemahnya pengawasan terhadap rantai distribusi, dugaan penyaluran yang tidak tepat sasaran, hingga potensi praktik penimbunan yang harus ditelusuri oleh aparat terkait.
Ia juga menegaskan bahwa energi merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dijamin ketersediaannya oleh negara.
“Oleh karena itu, seluruh pihak terkait harus bergerak cepat agar persoalan kelangkaan dan kenaikan harga LPG 3 kilogram tidak semakin membebani kehidupan masyarakat Luwu Raya,” tegasnya.
Sebagai organisasi yang memiliki perhatian terhadap isu energi dan sumber daya mineral, HMI Bidang ESDM Palopo menyatakan akan terus mengawal persoalan tersebut serta membuka ruang pengaduan masyarakat terkait distribusi LPG subsidi yang dinilai tidak sesuai ketentuan.
“Negara tidak boleh kalah dalam menjamin akses energi bagi rakyat. LPG subsidi harus hadir untuk masyarakat yang berhak, bukan menjadi komoditas yang dipermainkan oleh segelintir pihak,” pungkas Yahyan.
Atas kondisi tersebut, HMI Bidang ESDM Palopo mendesak pemerintah dan pihak terkait untuk segera mengambil langkah konkret, yakni:
1. Pemerintah daerah se-Luwu Raya segera melakukan inspeksi lapangan terhadap pangkalan dan jalur distribusi LPG 3 kilogram.
2. DPRD di masing-masing daerah membentuk agenda pengawasan khusus terkait distribusi LPG bersubsidi.
3. Aparat penegak hukum menindak tegas pihak-pihak yang terbukti melakukan penimbunan atau permainan harga yang merugikan masyarakat.
4. Pertamina Regional 7 dan agen penyalur memberikan transparansi terkait kuota dan distribusi LPG subsidi di setiap pangkalan.
