JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto langsung menggelar rapat terbatas (ratas) di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat (27/6), hanya beberapa saat setelah menerima kunjungan resmi Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim.
Rapat yang berlangsung tertutup ini melibatkan jajaran utama kabinet, termasuk Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Fokus utama dalam pertemuan ini adalah langkah konkret Indonesia dalam merespons tekanan ekonomi global, sekaligus memperkuat posisi strategis dalam perundingan tarif dagang dengan Amerika Serikat (AS).
Tak kalah penting, revitalisasi kerja sama kawasan Asia Tenggara juga menjadi agenda prioritas.
“Presiden Prabowo menekankan pentingnya menciptakan ekosistem usaha yang kompetitif. Salah satu langkah utamanya adalah deregulasi sektor riil dengan memangkas birokrasi perizinan yang selama ini menghambat pertumbuhan,” ungkap Seskab Teddy Indra Wijaya kepada awak media.
Langkah deregulasi ini dituangkan dalam Revisi Permendag Nomor 8 Tahun 2024, yang menurut Teddy, akan disederhanakan ke dalam pengaturan sektoral. Skema baru ini diyakini bakal lebih fleksibel dan adaptif terhadap dinamika ekonomi global.
Di tengah ketidakpastian global, Indonesia juga mengambil posisi proaktif dalam memperkuat hubungan dagang dengan AS.
Menurut Teddy, perundingan tarif antara kedua negara menunjukkan sinyal positif.
“Indonesia dan AS sepakat untuk mendorong solusi saling menguntungkan. Saat ini, tim negosiator dari kedua pihak sedang intens membahas berbagai permintaan dan penawaran strategis,” ujarnya.
Lebih menggembirakan lagi, Indonesia telah mengantongi dukungan penuh dari otoritas ekonomi AS.
“Kami mendapat respons sangat positif dari US Secretary of the Treasury, Scott Bessent, dan United States Trade Representative, Jamieson Greer. Ini memperkuat posisi Indonesia dalam mempererat kemitraan ekonomi bilateral,” tambah Teddy.
Rapat strategis ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional, sekaligus memperluas peluang kerja sama internasional di tengah gejolak geopolitik dan ekonomi dunia. (*)
