PALOPO — Isu keterlibatan kendaraan transportir milik PT Katana Global Trade dalam praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi akhirnya mendapat respons tegas dari Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi.
Perusahaan pelat merah tersebut langsung mengambil langkah pengawasan penuh terhadap distribusi solar subsidi, menyusul mencuatnya pola pelansiran berulang, penampungan terselubung, hingga dugaan penjualan kepada sektor non-subsidi.
Pertamina menegaskan bahwa seluruh SPBU dan lembaga penyalur kini berada dalam pemantauan ketat. Mekanisme pengawasan dilakukan melalui pemeriksaan rutin, pemetaan pola penjualan, hingga pelacakan transaksi yang dinilai tidak wajar.
Lebih jauh, pihak Pertamina melalui Humas Pertamina Patra Niaga memastikan status PT Katana Global Trade bukanlah mitra resmi dalam distribusi BBM industri.
“PT Katana Global Trade bukan agen maupun transportir resmi PT Pertamina Patra Niaga,” tegas Yukoana, Sales Branch Manager Industry, melalui pesan singkat kepada wartawan, Selasa (25/11/2025).
Sebagai langkah peningkatan transparansi distribusi, Pertamina telah menerapkan Quick Response Code (QR Code) pada seluruh armada mobil tangki sektor industri sejak Maret 2025.
Melalui sistem ini, identitas kendaraan, pemilik, penanggung jawab, kapasitas, nomor polisi, hingga alamat kantor dapat diverifikasi secara real-time baik oleh pihak internal maupun aparat berwenang.
Sistem QR tersebut menjadi instrumen penting dalam mengunci celah penyalahgunaan distribusi BBM industri, termasuk transaksi silang dengan BBM bersubsidi.
Pertamina Patra Niaga menegaskan bahwa pihak yang terbukti melakukan penyelewengan solar subsidi akan diberikan sanksi tegas sesuai regulasi sektor migas yang berlaku. Penguatan pengawasan pun terus dilakukan melalui integrasi data transaksi SPBU, pemantauan aktivitas angkutan BBM, dan analisis pergerakan kendaraan distribusi.
Pertamina juga mengajak masyarakat aktif berpartisipasi agar melaporkan aktivitas mencurigakan melalui Call Center 135.
Di sisi lain, klarifikasi cepat Pertamina mendapat apresiasi dari LSM Progress Luwu Raya. Koordinator wilayah, Ahmad, menilai pernyataan Pertamina penting untuk meredam spekulasi publik. Namun, ia menekankan bahwa pengawasan harus berjalan nyata di lapangan.
“Pertamina sudah mengambil langkah tepat dengan memperjelas status perusahaan terkait dan memperketat pengawasan. Namun kami mendorong agar pengawasan di lapangan benar-benar berjalan, tidak hanya sebatas pernyataan,” ujar Ahmad.
Ahmad juga mendesak aparat penegak hukum (APH) Polda Sulsel untuk turun tangan menyikapi temuan tersebut.
Menurutnya, penegasan Pertamina semakin menguatkan dugaan aktivitas kendaraan PT Katana Global Trade di lapangan terkait praktik pengambilan solar subsidi dari jaringan penampung gelap.
“Kalau Pertamina menyebut PT Katana Global Trade bukan mitra resmi, maka aktivitas kendaraan perusahaan tersebut patut dicurigai terkait pengambilan solar subsidi dari para penampung,” tegasnya.
Ia menambahkan, pelanggaran tersebut bukan sekadar tindakan ilegal, melainkan kejahatan yang merugikan negara dan masyarakat kecil yang seharusnya menerima BBM bersubsidi.
“Aparat Penegak Hukum, harus turun tangan. Jangan sampai kegiatan seperti ini terus berulang tanpa penindakan tegas,” pungkas Ahmad.
