<
<
PALOPO — Penjabat Wali Kota Palopo, Drs. H. Firmanza DP, menghadiri dua rapat paripurna penting yang digelar DPRD Kota Palopo pada Rabu (9/7/2025), bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD.
Dua agenda utama yang dibahas menjadi tonggak penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik.
Rapat paripurna pertama membahas penetapan rekomendasi DPRD terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palopo Tahun Anggaran 2024.
Dalam sambutannya, Pj Wali Kota menekankan pentingnya pemeriksaan BPK sebagai mekanisme evaluasi profesional untuk memastikan kewajaran dan akuntabilitas laporan keuangan daerah.
“Opini BPK merupakan pernyataan profesional mengenai tingkat kewajaran informasi keuangan dalam laporan. Ini didasarkan pada standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan informasi, kepatuhan terhadap regulasi, dan efektivitas sistem pengendalian internal,” ujar Firmanza.
Kabar baiknya, Pemerintah Kota Palopo kembali berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk laporan keuangan tahun anggaran 2024. Berdasarkan LHP BPK RI Nomor 26.B/LHP/XIX.MKS/05/2025 tanggal 23 Mei 2025, opini tersebut menegaskan bahwa laporan keuangan Pemkot Palopo telah disajikan secara wajar dan andal dalam semua hal yang material.
Agenda kedua rapat paripurna mengesahkan persetujuan bersama antara DPRD dan Pemerintah Kota Palopo terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
Penandatanganan keputusan dilakukan oleh Pj Wali Kota dan Ketua DPRD Kota Palopo sebagai bentuk sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam menjalankan fungsi pemerintahan yang efektif dan kolaboratif.
Sebelumnya, juru bicara Badan Anggaran DPRD, Umas, SE., M.M., telah menyampaikan hasil pembahasan Ranperda tersebut secara komprehensif.
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Palopo, didampingi Wakil Ketua I dan II, serta dihadiri oleh seluruh anggota DPRD, Pj Sekretaris Daerah, para asisten, staf ahli, kepala perangkat daerah, dan sejumlah undangan.
Kedua agenda ini menegaskan komitmen Pemerintah Kota Palopo untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, serta bertanggung jawab demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
