PALOPO — Anggaran belanja media di Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Palopo mengalami pemangkasan signifikan hingga 50 persen.
Kebijakan tersebut menuai sorotan dari kalangan legislatif yang mempertanyakan dasar dan kajian di balik pengurangan anggaran tersebut.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Palopo, Raodah, mengakui adanya pemangkasan anggaran media di Kominfo.
Ia menyebutkan, anggaran yang sebelumnya mencapai Rp800 juta kini hanya tersisa Rp400 juta pada tahun anggaran 2026.
Menanggapi hal itu, Anggota DPRD Palopo, Aris Munandar, mempertanyakan alasan serta hasil kajian yang menjadi dasar sehingga anggaran media di Kominfo dipangkas hingga setengahnya.
“Harus jelas apa penyebab dan apa hasil kajiannya sehingga anggaran media di Kominfo bisa turun drastis sampai 50 persen. Ini menyangkut keterbukaan informasi publik dan kemitraan dengan media,” tegas Aris, Sabtu (13/12/2025).
Sementara itu, anggota dewan lainnya, Cendrana, berpandangan bahwa anggaran media baiknya dirasionalkan. Namun demikian, ia menekankan pentingnya komunikasi terbuka antara pemerintah daerah dan insan pers.
Menurutnya, dalam waktu dekat pihaknya berencana memanggil Dinas Kominfo bersama para wartawan untuk duduk bersama membahas kebijakan anggaran media tersebut agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.
Di sisi lain, Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Palopo, Abdul Waris, menjelaskan bahwa pemangkasan anggaran tersebut tidak terlepas dari kondisi fiskal daerah yang mengalami penurunan tajam.
Ia mengungkapkan, salah satu faktor utama adalah menurunnya Tambahan Penghasilan Aparatur Daerah (TKAD) yang mencapai hingga 61 persen.
“Bayangkan saja, di Sekretariat Daerah anggaran makan dan minum bahkan sampai dihilangkan. Ini menunjukkan kondisi fiskal daerah yang sangat menurun drastis,” ujar Abdul Waris.
Pemangkasan anggaran ini diharapkan dapat dibahas lebih lanjut secara komprehensif agar tetap menjaga keseimbangan antara efisiensi anggaran dan peran strategis media dalam mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat.
