LUWU – Rangkaian Forum Desa yang sebelumnya digelar di 21 desa pada empat kecamatan kini memasuki tahap realisasi program. Aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui kunjungan dan pertemuan langsung tersebut telah dipetakan dan diselaraskan antara Pemerintah Kabupaten Luwu dan PT Masmindo Dwi Area (MDA), untuk kemudian ditindaklanjuti dalam bentuk program bantuan dan kerja nyata.
Melalui kegiatan Silaturahmi Forum Desa yang berlangsung di Rumah Jabatan Bupati Luwu, sejumlah inisiatif resmi diserahkan sebagai tindak lanjut hasil forum.
Program tersebut antara lain bantuan relokasi intake dan jalur transmisi pipa Perumda Tirta Latimojong, hasil kolaborasi Pemerintah Kabupaten Luwu, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), dan MDA.
Program ini diharapkan mampu memperkuat sistem penyediaan air bersih bagi masyarakat di wilayah Latimojong hingga Belopa dan sekitarnya, sehingga pelayanan air minum dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.
Selain itu, turut diserahkan program pipanisasi air bersih bagi lebih dari 100 kepala keluarga di Desa Rante Balla yang merupakan kolaborasi antara Kodim 1403/Palopo dan MDA.
Bantuan lain yang direalisasikan meliputi Beasiswa GenMAS bagi mahasiswa berprestasi serta dukungan berbagai program pemberdayaan bagi 21 desa di wilayah operasional perusahaan.
Kegiatan tersebut dihadiri para kepala desa dan camat dari 21 desa sebagai peserta utama Forum Desa. Hadir pula Direktur Utama MDA, Trisakti Simorangkir, bersama jajaran direksi dan manajemen perusahaan.
Dari unsur pemerintah daerah, tampak Bupati dan Wakil Bupati Luwu, Kapolres Luwu, Dandim 1403/Palopo, Kepala Kejaksaan Negeri Luwu, Ketua DPRD Luwu, Sekretaris Daerah Luwu, serta perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Bupati Luwu, Patahudding, menegaskan bahwa Forum Desa merupakan bagian dari pendekatan pembangunan berbasis kebutuhan riil masyarakat.
“Kami ingin memastikan setiap langkah pembangunan memiliki dasar yang jelas. Aspirasi yang disampaikan dalam Forum Desa kita himpun, kita petakan, lalu kita selaraskan dengan arah pembangunan daerah. Program yang direalisasikan hari ini merupakan tindak lanjut dari proses tersebut,” ujarnya.
Ia menambahkan, sinergi antara pemerintah daerah dan dunia usaha akan memperkuat kapasitas daerah dalam menjaga keberlanjutan pembangunan. Karena itu, ia mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mengawal dan menjaga kelangsungan investasi di wilayah Luwu.
Ketua DPRD Luwu, Ahmad Gazali, menyampaikan bahwa DPRD menjalankan fungsi fasilitasi dalam penyelesaian isu-isu sosial yang melibatkan masyarakat dan perusahaan.
“Ini merupakan bagian dari dukungan kami agar investasi di Kabupaten Luwu dapat berjalan dengan baik dan memberi manfaat bagi masyarakat,” katanya.
Sementara itu, jajaran Forkopimda yang hadir juga menyatakan komitmen menjaga situasi tetap kondusif. Kapolres Luwu dan Dandim 1403/Palopo menegaskan kesiapan institusi masing-masing dalam mengawal stabilitas wilayah sesuai tugas dan fungsi, sehingga pelaksanaan program pembangunan dan investasi dapat berjalan aman dan tertib.
Direktur Utama MDA, Trisakti Simorangkir, menegaskan bahwa kemitraan dengan Pemerintah Kabupaten Luwu merupakan bagian dari komitmen investasi jangka panjang perusahaan di daerah tersebut.
“Kami hadir di Luwu dengan komitmen untuk tumbuh bersama. Investasi yang kami jalankan perlu selaras dengan kebutuhan masyarakat dan arah pembangunan daerah,” ujarnya.
Ia berharap seluruh pihak dapat bersama-sama mengawal investasi tersebut agar memberikan kontribusi yang semakin besar bagi daerah, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun pengembangan masyarakat.
Komitmen tersebut, lanjutnya, diwujudkan melalui program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) yang dirancang secara berkelanjutan.
“Program PPM yang kami jalankan tidak hanya untuk satu tahun ke depan, tetapi telah disusun dalam kerangka lima tahun agar manfaatnya dapat dirasakan secara konsisten oleh masyarakat,” tutupnya.
Ke depan, Forum Desa akan terus dilanjutkan sebagai wadah komunikasi dan evaluasi bersama, sehingga pembangunan di empat kecamatan dan 21 desa wilayah operasional dapat berjalan sesuai prioritas masyarakat serta arah pembangunan daerah.
