PANGKEP – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) mengungkapkan kendala yang dihadapi dalam proses distribusi logistik pemilu di Kabupaten Kepulauan Pangkajene (Pangkep).
Kendala tersebut disebabkan oleh tinggi gelombang laut yang dapat menghambat kelancaran distribusi logistik Pemilu ke lokasi tujuan.
Anggota KPU Sulsel, Marzuki Kadir mencatat, distribusi logistik pemilu merupakan tahapan krusial dalam persiapan pemilihan umum
Namun, kendala alam seperti tinggi gelombang laut menjadi tantangan yang harus diatasi agar proses distribusi logistik dapat berjalan lancar.
Kabupaten Pangkep terdiri dari 13 kecamatan, di mana 9 kecamatan terletak di daratan sementara 4 kecamatan lainnya terletak di wilayah kepulauan.
Kecamatan yang terletak di wilayah kepulauan, seperti Liukang Tupabiring, Liukang Tupabiring Utara, Liukang Kalmas, dan Liukang Tangaya.
“Ini persoalan waktu, karena menurut informasi yang saya dapat, harusnya tanggal 4 dan 5 (Februari 2024) sudah diberangkatkan,” kata Marzuki Kadir kepada Tribun-Timur, Minggu (4/2/2024).
“Namun karena menurut BMKG, bahwa ketinggian gelombang air laut untuk saat ini capai 6 sampai 4 meter dan kecepatan angin 35 knot,” tambahnya.
Sehingga, cuaca akan normal kembali pada tanggal 7 Februari 2024 mendatang.
KPU Sulsel berupaya memantau perkembangan cuaca dan berharap kondisi cuaca akan normal kembali.
Langkah-langkah telah dipersiapkan untuk memastikan distribusi logistik pemilu dapat dilakukan secara aman dan tepat waktu ke Kabupaten Pangkep, menjelang pemilihan umum yang akan segera dilaksanakan.
Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU), sebanyak 24.391 orang tercatat dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu di dua kecamatan di Kabupaten Pangkep.
Yaitu Kecamatan Liukang Tangaya dan Liukang Kalmas.
Rincian jumlah pemilih adalah sebanyak 14.038 pemilih di Kecamatan Liukang Tangaya dan 10.353 pemilih di Kecamatan Liukang Kalmas.
Kecamatan Liukang Tangaya memiliki batasan langsung dengan Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Bali.
Sementara Kecamatan Liukang Kalmas berbatasan dengan Surabaya (Jatim) dan Batu Licin (Kalimantan Selatan).
Kendala geografis ini menambah kompleksitas distribusi logistik pemilu ke pulau-pulau terluar di wilayah tersebut.
Meskipun demikian, KPU Sulsel tetap berusaha mencari solusi terbaik untuk memastikan setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) menerima logistik tepat waktu.
Marzuki Kadir menjelaskan bahwa ada dua strategi yang dilakukan untuk mengatasi kendala ini.
“Pertama, kami masih menggunakan kapal-kapal rakyat untuk menyusuri antara satu pulau ke pulau lainnya,” ujar Marzuki Kadir.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa strategi kedua adalah memperbanyak jalur distribusi.
Di Pangkep, pada pemilu sebelumnya hanya ada dua jalur distribusi.
Namun sekarang KPU Sulsel berupaya membuka tiga jalur, termasuk jalur tengah untuk menghindari masalah cuaca yang dapat mengganggu proses distribusi.
Marzuki Kadir juga menekankan bahwa penggunaan kapal rakyat sebagai pilihan utama dalam upaya menjaga kelancaran distribusi logistik pemilu di wilayah tersebut. (*)
