PALOPO – Gedung DPRD Kota Palopo kembali diguncang aksi demonstrasi. Sejumlah massa yang tergabung dari Barisan Rakyat (Badar) turun ke jalan menyuarakan keresahan mereka, Senin (1/9/2025).
Dalam orasinya, para pendemo mengibarkan spanduk dan poster berisi desakan kepada pemerintah pusat maupun pejabat publik. Mereka menilai kondisi bangsa saat ini semakin jauh dari cita-cita keadilan sosial, sehingga diperlukan langkah tegas untuk memperbaikinya.
Aksi yang dipusatkan di halaman dan ruang paripurna DPRD Kota Palopo itu diwarnai dengan penyampaian 9 (sembilan) tuntutan utama, yakni:
Mencopot Kapolri dan Dankorps Brimob.
Menghapus tunjangan DPR.
Meningkatkan kualitas pendidikan dan pemerataan pembangunan sekolah.
Melakukan perampasan aset untuk negara.
Menegakkan supremasi hukum di Indonesia.
Menerapkan sistem pajak progresif.
Mencopot Menteri Keuangan dan membatalkan efisiensi anggaran di bidang pendidikan.
Mencopot pejabat publik yang membuat kegaduhan di masyarakat.
Melakukan reformasi kepolisian secara menyeluruh.
Koordinator aksi menegaskan, tuntutan ini lahir dari keresahan rakyat terhadap berbagai kebijakan yang dinilai tidak berpihak pada kepentingan masyarakat.
Mereka juga menuding adanya praktik penyalahgunaan kewenangan dan lemahnya komitmen pemerintah dalam menegakkan hukum.
“Kami hadir di DPRD Palopo sebagai bentuk perlawanan moral. Negara ini butuh perubahan nyata, bukan sekadar janji. Semua tuntutan ini adalah suara rakyat yang terabaikan,” tegas salah satu orator di depan gedung dewan.
Aksi tersebut sempat membuat suasana di kantor DPRD Palopo memanas, lantaran massa berusaha masuk hingga ke ruang paripurna. Aparat keamanan yang bersiaga di lokasi berupaya mengendalikan keadaan agar tidak terjadi bentrokan.
