Pakar Hukum: Calon Anggota BPK Tidak Penuhi Syarat Batal Demi Hukum

by -140 views
Pakar Hukum: Calon Anggota BPK Tidak Penuhi Syarat Batal Demi Hukum
Pakar Hukum: Calon Anggota BPK Tidak Penuhi Syarat Batal Demi Hukum

Jakarta – Pakar Hukum, Haryo Budi Wibowo menilai 2 (dua) kandidat calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang terindikasi tidak memenuhi syarat administrasi sesuai pasal 13 UU 15 tahun 2003, maka pencalonan tersebut telah batal demi hukum.

Selain itu, ia juga mengatakan jika ternyata kedua kandidat tersebut tetap melanjutkan proses seleksi dan dilantik, maka segala kebijakan yang dibuatnya dianggap tidak mengikat secara hukum.

“Kandidat yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 13 huruf J UU BPK, maka demi hukum batal sebagai Calon Anggota BPK. Jika tetap dilantik, maka segala kebijakannya dianggap tidak mengikat secara hukum,” ujar Haryo kepada wartawan, Jumat (23/7).

Seperti diketahui, dalam pasal 13 huruf J UU 15 tahun 2003 disebutkan setiap kandidat paling singkat telah 2 (dua) tahun meninggalkan jabatan sebagai pejabat di lingkungan pengelolaan Keuangan Negara.

Haryo menambahkan, yang maksud dengan Pejabat Pengelola Keuangan Negara sebagaimana diatur dalam pasal 4 UU 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ialah Menteri/pimpinan lembaga, Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat pemungutan penerimaan negara, Pejabat pengelolaan utang dan piutang, Pejabat pengujian dan perintah pembayaran, pejabat pengelolaan barang milik negara.

Sementara itu, Majelis Nasional Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI), Dedi Ali Ahmad meminta agar proses seleksi calon Anggota BPK dilakukan lebih hati-hati dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dedi mengungkapkan, salah satu calon anggota BPK yang dianggap tak memenuhi syarat yakni Nyoman Adhi Suryadnyana, yang diketahui menjabat sebagai Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Manado pada periode 3 Oktober 2017 hingga 19 Desember 2019.

Lolosnya Nyoman dinilai bertentangan dengan pasal 13 huruf J UU 15/2006 tentang BPK yang menyebutkan ‘Paling singkat telah 2 (dua) tahun meninggalkan jabatan sebagai pejabat di lingkungan pengelolaan Keuangan Negara’.

“Artinya pada saat batas akhir pendaftaran calon anggota BPK RI (tanggal 11 Juni 2021), Nyoman Adhi Suryadnyana belum 2 tahun meninggalkan jabatan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yakni Kepala Kantor KPPBC Tipe Madya Pabean Manado,” lanjutnya.

Adapun calon lainnya, lanjut Dedi, yaitu Harry Z. Soeratin yang baru genap setahun lalu dilantik oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) yang juga merupakan jabatan KPA.

“Dengan diloloskannya nama Nyoman Adhi Suryadnyana dan Harry Z. Soeratin mengikuti fit and proper test, berarti semua persyaratan administrasi lengkap tapi masih bermasalah,” tegasnya.

Karena itu, PBHI meminta pimpinan dan anggota Komisi XI DPR RI untuk memastikan apakah surat pernyataan yang menyatakan bahwa keduanya paling singkat telah dua tahun meninggalkan jabatan sebagai pejabat di lingkungan pengelolaan keuangan negara sudah ada dan sah secara aturan hukum.

Jika tidak ditemukan bukti tersebut, maka Dedi mendesak Komisi XI DPR RI mencoret kedua nama itu. Sebab menurutnya, hal itu bukan hanya melanggar ketentuan perundangan-undangan, tetapi sangat berpotensi untuk digugat di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

“Kalau sampai DPR tetap meneruskan pencalonan kedua orang tersebut, akan menimbulkan pertanyaan dan gugatan publik, ada apa DPR begitu ngotot ingin meloloskan dua orang tersebut?,” tambah Dedi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

No More Posts Available.

No more pages to load.