PEMILIHAN ANGGOTA BPK RI: CALON TIDAK MEMENUHI SYARAT SEBAIKNYA MENGUNDURKAN DIRI Jakarta, 12 Juli 2021

by -119 views
Press Rilis KOALISI #SAVEBPK
Press Rilis KOALISI #SAVEBPK

Press Rilis KOALISI #SAVEBPK

Koalisi #SaveBPK merupakan kelompok civil society yang di dalamnya tergabung elemen masyarakat sipil seperti Pusat Kajian Keuangan Negara, Indonesian Government Watch, Jaringan Informasi Rakyat, Gerakan Mahasiswa Pembaharu Bangsa.

Berdasarkan pengumuman resmi dari DPR RI mengenai nama-nama Calon Anggota BPK RI yang dirilis pada 7 Juli, Koalisi #SaveBPK sebagai elemen masyarakat memandang perlu untuk memberikan masukan kepada Komisi XI DPR RI dan Komite IV DPD RI atas nama-nama Calon Anggota BPK tersebut.

Dari 16 nama yang mendaftarkan diri menjadi Calon Anggota BPK RI, Koalisi #SaveBPK mengkritisi hal-hal sebagai berikut:

Pertama, Koalisi #SaveBPK mewanti- wanti agar Komisi XI tidak mengulangi akrobat politik seperti yang dilakukan pada pemilihan Anggota BPK RI tahun 2019 yang lalu. Sekadar mengingat, pada pemilihan Anggota BPK RI tahun 2019, Komisi XI terindikasi melanggar Undang-Undang dikarenakan melewati batas waktu pemilihan, berinisiatif melakukan seleksi awal, serta melangkahi kewenangan DPD RI.

Kedua, dalam pemilihan Anggota BPK tahun ini Komisi XI harus taat dan tunduk pada ketentuan perundang-undangan, transparan, serta menghindari adanya praktik KKN atau suap.

Ketiga, Komisi XI DPR RI perlu memperhatikan rekam jejak calon sekaligus mempelajari dengan teliti apakah ke-16 nama Calon Anggota BPK yang dimaksud telah memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan Pasal 13 huruf (j) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Isi pasal tersebut menjelaskan salah satu syarat Calon Anggota BPK adalah paling singkat telah 2 (dua) tahun meninggalkan jabatan sebagai pejabat di lingkungan pengelola keuangan negara.

Keempat, dari hasil kajian dan analisis Koalisi #SaveBPK, terdapat nama-nama yang berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf (j) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, tidak memenuhi persyaratan formil.

Kelima, nama-nama sebagaimana dimaksud adalah Nyoman Adhi Suryadnyana dan Harry Z. Soeratin. Nyoman Adhi Suryadnyana menjabat sebagai Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Manado (Kepala Satker Eselon III), yang notabene adalah pengelola keuangan negara (KPA). Jabatan tersebut diemban Nyoman selama periode 3-10-2017 sampai 20-12-2019. Jadi kalau dihitung mundur sejak 20-12-2019 sampai dengan Juli 2021, Nyoman belum 2 (dua) tahun meninggalkan jabatan sebagai KPA.

Selain Nyoman, terdapat pula nama calon dengan posisi yang sama yaitu Harry Z. Soeratin. Genap setahun lalu, Menteri Keuangan melantik Harry sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), yang nota bene merupakan jabatan KPA.

Keenam, jabatan yang diemban kedua Calon Anggota BPK tersebut adalah jabatan KPA, sebagaimana Keputusan Menteri Keuangan Nomor 5/KMK.01/2013 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Keuangan, sebagaimana diubah dengan KMK Nomor 382/KMK.01/2020 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Anggaran di Lingkungan Kementerian Keuangan. Dalam KMK tersebut, Menteri Keuangan menetapkan Kepala Satuan Kerja pada satuan kerja setingkat eselon III sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Ketujuh, pada pemilihan Anggota BPK RI tahun 2009, kejadian serupa pernah terjadi, di mana terdapat 2 (dua) Calon Anggota BPK terpilih terpaksa urung dilantik karena belum 2 (dua) tahun meninggalkan jabatannya sebagai KPA. Sampai pada akhirnya Mahkamah Agung mengeluarkan surat Nomor 118/KMA/IX/2009 Pendapat Mahkamah Agung Tentang Pasal 13 huruf j Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006. Dan DPR saat itu membatalkan keterpilihan Dharma Bhakti dan Gunawan Sidauruk. Karena itu, jangan sampai Komisi XI mengulangi hal yang sama.

Yurisprudensi lain terjadi pada pemilihan Anggota BPK tahun 2019, di mana Rusdi Kirana mundur dari pencalonan karena belum 2 (dua) tahun meninggalkan jabatannya sebagai KPA, yaitu sebagai Duta Besar Malaysia.

Atas pertimbangan tersebut di atas, kami menyatakan sikap dan memberi masukan sebagai berikut:

Pertama, Komisi XI DPR RI sudah semestinya menggugurkan kedua nama Calon Anggota BPK yaitu Nyoman Adhi Suryadnyana dan Harry Z. Soeratin. Sebab, yurisprudensinya sudah ada, jelas dan tegas. Apabila keterpilihan Dharma Bhakti dan Gunawan Sidauruk yang notabene berasal dari internal BPK sendiri dibatalkan, maka siapa pun dan di mana pun KPA nya tidak boleh menjabat sebagai Anggota BPK. Itu tidak bisa ditawar karena perintah undang-undang.

Kedua, alangkah baiknya kami menghimbau kepada Nyoman Adhi Suryadnyana dan Harry Z. Soeratin mengundurkan diri dari Calon Anggota BPK daripada tersita tenaga dan pikiran untuk hal yang sia-sia.

Ketiga, Koalisi #SaveBPK meminta agar Komisi XI DPR RI menjunjung tinggi perundang-undangan dalam pemilihan Anggota BPK, transparan, dan menghindari suap atau KKN dalam proses pemilihan.

Keempat, Koalisi #SaveBPK meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawasi proses seleksi Anggota BPK.

Demikian surat dan masukan Koalisi #SaveBPK sebagai bagian dari elemen masyarakat sipil yang akan terus mengawasi proses seleksi Calon Anggota BPK RI tahun 2021.

KOORDINATOR KOALISI #SAVEBPK
ABDULLAH HILMI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

No More Posts Available.

No more pages to load.