BUKA KEMBALI KASUS LUKMAN ABUNAWAS

by -35 views
Lukman-Abunawas
Lukman-Abunawas

Lukman Abunawas, tokoh yang saat ini menjabat sebagai Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara masih tersandung dosa-dosa lama. Berdasarkan catatan kami, dosa-dosa itu dilakukannya sejak tahun 2003 silam hingga tahun 2018.
Dosa pertama, ketika Lukman Abunawas menjabat sebagai Bupati Konawe (yang dulu bernama Kendari) tahun 2003-2008. Saat itu, Lukman telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara pada tahun 2004 karena diduga kuat terlibat dalam kasus dugaan korupsi dana pesangon anggota DPRD di kabupaten itu tahun 2003 senilai kurang lebih Rp 2 miliar.
Adapun, modus yang dilakukan oleh Lukman Abunawas dalam penyaluran dana pesangon bagi 25 anggota DPRD Konawe itu dilakukan dengan cara memblokir anggaran yang diperuntukkan bagi pelaksanaan pembangunan 32 proyek yang sebagian besar dibiayai dari APBD tahun 2003. Anggaran 32 proyek yang diblokir itu lalu atas perintah tersangka, disimpan di kas daerah. Kemudian, dana tersebut ditransfer lagi masuk ke kas Bendahara DPRD Konawe dan selanjutnya disalurkan ke masing-masing anggota Dewan.
Dosa kedua, ketika menjabat sebagai Bupati Konawe 2008-2013 terjadi pemborosan anggaran dalam pengelolaan APBD. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI pada tahun 2008, saldo Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp70 miliar tidak dapat diyakini kewajarannya. Jumlah tersebut salah satunya, belanja perjalanan dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan Anggota DPRD sebesar Rp4,6 miliar yang tidak didukung dengan dokumen pertanggungjawaban yang lengkap dan sah. Selain itu, Realisasi Belanja Pemeliharaan Kesehatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebesar Rp83 juta belum didukung dengan pertanggungjawaban yang memadai.
Kemudian di tahun 2009, saldo Belanja Barang dan Jasa Kabupaten Konawe sebesar Rp83 miliar juga tidak dapat diyakini kewajarannya. Salah satunya Belanja Perjalanan Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Anggota DPRD, dan pegawai lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe sebesar Rp2,1 miliar tidak didukung dengan dokumen pertanggungjawaban yang lengkap dan sah.
Dosa ketiga, kasus pemborosan anggaran saat menjabat sebagai Sekretaris Daerah Pemprov Sulawesi Tenggara Pada Tahun 2015 dan 2016 yang diduga merugikan keuangan Negara. Kasus pemborosan anggaran itu berupa pengadaan sound system hingga memakan anggaran sebesar Rp1,8 miliar. Tentu sangat mustahil jika pengadaan alat pengeras suara itu bisa mencapai milaran rupiah. Meskipun kasus tersebut telah lebih dulu, namun hingga saat ini tidak ada kabarnya.
Atas ketiga dosa itu, penegak Hukum harus membuka kembali kasus yang menyeret Lukman Abunawas. Masyarakat kecewa karena dosa-dosa korupsi Lukman Abunawas dipetieskan (dibekukan). Hukum harus berdiri tegak dan adil untuk semua

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

No More Posts Available.

No more pages to load.