KPK lambat : GPPB Mendesak Achsanul Qosasi Segera Ditangkap

by -143 views
KPK lambat : GPPB Mendesak Achsanul Qosasi Segera Ditangkap
KPK lambat : GPPB Mendesak Achsanul Qosasi Segera Ditangkap

Organisasi yang menamakan dirinya Gerakan Pemuda Pembaharu Bangsa (GPPB) melakukan unjuk rasa di depan gedung Badan Pemeriksa Keuangan (14/06/2021) terkait dugaan aliran dana korupsi bansos yang menyeret anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Achsanul Qosasi.

“Lagi-lagi
nama Achsanul Qosasi muncul di persidangan kasus korupsi oleh salah satu terdakwa. Terkait kasus korupsi bantuan sosial di kemensos RI.” Ujar Abdul selaku pimpinan wilayah GPPB DKI Jakarta

Seperti dalam sidang yang digelar
pada Senin, (7/6/2021) mantan pejabat pembuat komitmen (PPK) kementerian sosial RI (Kemensos RI). Matheus Joko Santoso mengakui telah menyerahkan uang sebesar Rp. 1 miliar dalam bentuk Dolar Amerika Serikat kepada anggota BPK Achsanul Qosasi melalui Yonda. Uang tersebut disebutkan berasal dari pungutan fee dari para vendor yang menggarap proyek bansos Covid-19.

“Achanul Qosasi bisa memasuki ranah
pelanggaran kode etik Anggota BPK RI karena namanya santer dan sering muncul di pusaran kasus korupsi”. Imbuhnya

Abdul menambahkan, jika mengacu pada Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia No. 4 Tahun 2018 Tentang Kode Etik BPK.

Di dalam Peraturan BPK RI No.4 BAB III bagian satu Kewajiban dan
Larangan bagi Anggota BPK Pasal 5 (2) G, Setiap Anggota BPK dilarang meminta dan/atau menerima uang,
barang, dan/atau fasilitas lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari pihak yang terkait dengan
Pemeriksaan.

“Maka dari itu GPPB meminta KPK segera memanggil, memeriksa dan menetapkan Achsanul Qosasi sebagai
tersangka karena namanya jelas muncul di fakta persidangan kasus korupsi bansos.
Selain itu, kami jua mendesak ia (AQ) segera mundur dari jabatan BPK RI, karena telah
melanggar kode etik dan mencoreng nama baik lembaga BPK”. Pungkasnya

Dalam Peraturan BPK RI No. 4 tahun 2018 bab IV yang menyatakan tentang sanksi Bagi
Anggota BPK Pasal 7 (2), Anggota BPK yang melakukan pelanggaran terhadap Kewajiban dan/atau
Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang berdampak negatif pada negara dan/atau BPK,
dijatuhi sanksi berupa pemberhentian dari keanggotaan BPK.

di ketahui bahwa GPPB melakukan aksi unjuk rasa di dua tempat yaitu kantor KPK dan BPK RI. salah satu orator menyampaikan bahwa mereka akan konsisten mengawal kasus ininsampai AQ di tetapkan sebagai tersangka dan berhentikan dari BPK.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

No More Posts Available.

No more pages to load.