JARINGAN INFORMASI RAKYAT (JARI RAKYAT) DESAK BPK DAN KPK LAKUKAN AUDIT INVESTIGASI TATA KELOLA KEUANGAN BPDPKS

by -103 views
JARINGAN INFORMASI RAKYAT (JARI RAKYAT) DESAK BPK DAN KPK LAKUKAN AUDIT INVESTIGASI TATA KELOLA KEUANGAN BPDPKS
JARINGAN INFORMASI RAKYAT (JARI RAKYAT) DESAK BPK DAN KPK LAKUKAN AUDIT INVESTIGASI TATA KELOLA KEUANGAN BPDPKS

Karut marut pengelolaan anggaran pada Badan Layanan Umum (BLU) Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) bukan menjadi rahasia lagi. Badan ini seharusnya menerapkan prinsip-prinsip governance yaitu transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangannya. Tetapi, karena jarang disorot media dan masyarakat, BPDPKS merasa berada pada zona nyaman sehingga tidak ada perubahan mendasar sejak 6 tahun pendiriannya.

Diketahui, pemerintah melalui BPDPKS selama tahun 2020 menghimpun dana dari pungutan ekspor sawit lebih dari Rp50 triliun. Sementara pada 2021, pungutan itu ditargetkan sebesar Rp45 triliun.

Dana sebesar itu mubazir dikelola BPDPKS karena tidak ada grand design pembangunan sawit berkelanjutan untuk memajukan petani sawit.

Justru pengusaha-pengusaha sawit dan biodiesel itu malah jadi prioritas, padahal sebenarnya BLU ini BLU yang dimiliki negara, bukan BLU yang dimiliki industri sawit.

Hal itu disebabkan karena BPDPKS tidak punya road mal atau perencanaan terukur dalam penyaluran dana sawit setiap tahunnya. Sebab dari total belanja program, 90 persen atau Rp30,28 triliun disalurkan untuk subsidi biodiesel, sisanya untuk lima kegiatan lainnya, sementara program peremajaan sawit hanya mendapat jatah 8,1 persen.

Berdasarkan data, terdapat potensi 2,2 juta ha lahan sawit rakyat yang masuk program peremajaan, namun jauh berbeda dari alokasi dari BPDPKS yang hanya sebesar 180 ribu ha.

Pada tahun 2020 anggaran BPDPKS juga masih ada saldo sisa hasil pungutan sebesar Rp15,51 tirliun yang belum digunakan sesuai Perpres Nomor 61 Tahun 2015.

Atas permasalahan tersebut, Jaringan Informasi Rakyat (Jari Rakyat) mendesak agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan audit investigasi terhadap pengelolaan dana sawit oleh BPDPKS. Karena terdapat dugaan kuat adanya penyelewengan dana BPDPKS oleh para pengelolanya serta banyak program yang tidak tepat guna dan tidak tepat sasaran, yang hanya menguntungkan pengusaha sawit dibandingkan petani sawit dan masa depan perkebunan sawit *Laode Kamaluddin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

No More Posts Available.

No more pages to load.